KRISIS EKONOMI DI INDONESIA
TAHUN 1997-1998
PENDAHULUAN
Krisis
ekonomi yang pada mulanya dipicu oleh krisis moneter sejak pertengahan tahun
1997 telah membuktikan bahwa perekonomian
nasional tidak sekokoh seperti yang
dibayangkan selama ini. Akibat krisis
pendapatan per kapita telah terpuruk dari 980 $ US
pada 1997 menjadi sekitar 500 $ US pada
tahun 1999 atau menyamai tingkat pendapatan per
kapita sekitar tahun 80-an. Artinya
hasil pembangunan selama 30 tahun lebih sejak awal orde
baru, telah dihancurkan hanya dalam
waktu 2 tahun. Akibat krisis, laju pertumbuhan ekonomi
nasional mesorot tajam dari 8.2 persen
pada tahun 1995 menjadi -13.4 persen pada tahun
1998. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi
akibat krisis moneter juga dialami oleh negara
lain di kawasan Asia. Misal, pertumbuhan
ekonomi Thailand dan Philipina masing-masing
mengalami penurunan dari 4.8 persen dan
8.8 persen pada tahun 1995 menjadi -0.6 persen
dan -8.0 persen pada tahun 1998
Sejak kemerdekaan hingga saat ini,
Indonesia telah mengalami beberapa fase.Salah satunya adalah zaman pemerintahan
orde baru hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.Pada
pemerintahan ini,dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia berkembang pesat.
Dengan kembali membaiknya hubungan politik dengan negara-negara barat dan
adanya kesungguhan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi dan pembangunan
ekonomi,maka arus modal mulai masuk kembali ke Indonesia.PMA dan bantuan luar
negeri setiap tahun terus meningkat.Sasaran dari kebijakan tersebut terutama
adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi,mengurangi defisit keuangan
pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama ekspor yang
sempat mengalami kemunduran pada masa orde lama.Indonesia juga sempat masuk
dalam kelompok Asian Tiger, yakni Negara-negara yang tingkat prekonomiannya
sangat tinggi.
Namun disamping kelebihan-kelebihan
tersebut,terdapat kekurangan dalam pemerintahan orde baru.Kebijakan-kebijakan
ekonomi masa orde baru memang telah membuat pertumbuhan ekonomi meningkat
pesat,tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang
rapuh.Hal ini dapat dilihat pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan
semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing,termasuk
pinjaman dan impor.Inilah yang akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis
ekonomi yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada
pertengahan tahun 1997.Kecenderungan melemahnya rupiah semakin menjadi ketika
terjadi penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan aksi
penjarahan pada tanggal 14 Mei 1998.
Sejak berdirirnya orde baru tahun
1966-1998,terjadi krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang
menjadi suatu krisis ekonomi yang besar.Krisis pada tahun ini jauh lebih parah
dan kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah dialami
oleh Indonesia. Hal ini terbukti dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden,
kerusuhan Mei 1998, hancurnya sektor perbankan dan indikator-indikator lainnya,
baik ekonomi, sosial, maupun politik. Faktor-faktor yang diduga menjadi
penyebab suatu krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi yang besar,
yakni terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih dari
200% dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
PEMBAHASAN
Krisis
pertama yang dialami Indonesia masa orde baru adalah kondisi ekonomi yang
sangat parah warisan orde lama.Sebagian besar produksi terhenti dan laju
pertumbuhan ekonomi selama periode 1962-1966 kurang dari 2% yang mengakibatkan
penurunan pendapatan per kapita.Defisit anggaran belanja pemerintah yang
sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63% dari penerimaan pemerintah tahun 1962 menjadi127%
tahun 1966.Selain itu,buruknya perekonomian Indonesia masa transisi juga
disebabkan oleh besarnya defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri,yang
kebanyakan diperoleh dari negara blok timur serta inflasi yang sangat
tinggi.Disamping itu,pengawasan devisa yang amat ketat menyebabkan nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS naik dua atau tiga kali lipat.Akibatnya terjadi
kegiatan spekulatif dan pelarian modal ke luar negeri.Hal ini memperburuk
perekonomian Indonesia pada masa itu (Siregar,1987).
Krisis
kedua adalah laju inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an.Hal ini disebabkan
karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan krisis pangan akhir tahun
1972.Laju inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974 (Hill,1974).Selain itu terjadi
devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978.
Bulan
September 1984,Indonesia mengalami krisis perbankan ,yang bermula dari
deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk
memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet,serta bebas untuk
menentukan tingkat suku bunga,baik deposito berjangka maupun kredit
(Nasution,1987).Masalah-masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi
krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997 (Tambunan,1998).
Terakhir,antara
tahun 1990-1995 ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami gangguan dari waktu
ke waktu.Pertama,walaupun tidak menimbulkan suatu krisis yang besar,apresiasi
nilai tukar yen Jepang terhadap dollar AS sempat merepotkan Indonesia.Laju
pertumbuhan ekspor Indonesia sempat terancam menurun dan beban ULN dari pemerintah
Jepang meningkat dalam nilai dollar AS.Kedua,pada awal tahun 1994,perekonomian
Indonesia cukup terganggu dengan adanya arus pembelian dollar AS yng bersifat
spekulatif karena beredar isu akan adanya devaluasi rupiah (Tambunan,1998).
Dari
tahun 1985 ke tahun 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada 1996, dana
hedge Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai.Dari 1985 sampai 2 Juli
1997, baht dipatok 25 bath per dollar AS.Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei
1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan akibat
para investor asing mengambil keputusan “jual”, karena tidak percaya lagi
terhadap prospek perekonomian dan ketidakstabilan politik Negara Thailand.
Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, Thailand
melakukan intervensi yang didukung oleh Bank Sentral Singapura. Namun, pada
tanggal 2 Juli 1997, Bank Sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar bath
dibebaskan dari ikatan dollar AS dan meminta bantuan IMF. Pengumuman ini
menyebabkan nilai bath terdepresiasi sekitar 15-20% hingga mencapai nilai
terendah, yakni 28,20 bath per dollar AS. Pada 1997, sebenarnya kondisi ekonomi
di Indonesia tampak jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, tingkat inflasi
Indonesia lebih rendah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, menguat. Dalam
kondisi ekonomi seperti itulah, banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang
dalam bentuk dolar AS.
Krisis moneter yang terjadi di Thailand
ini, menyebabkan Indonesia dan beberapa negara Asia, seperti Filipina, Korea
dan Malaysia mengalami krisis keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai
baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai
tukar dolar berimbas ke rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi
depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus
1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi
Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak
stabil. Padahal, pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun
pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan
devisa semakin menipis.Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika
nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar
untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar
dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. IMF datang
dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi tidak mampu memperbaiki keadaan.
Malahan akhirnya paket bantuan IMF itu, yang dalam penggunaannya banyak terjadi
penyelewengan, semakin menambah beban utang yang harus ditanggung oleh rakyat
Indonesia.
KRISIS RUPIAH HINGGA KRISIS EKONOMI
Indonesia merupakan salah satu Negara di
Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian disusul oleh krisis moneter dan
berakhir dengan krisis ekonomi yang besar. Seperti diungkapkan oleh Haris
(1998),
“Krisis ekonomi yang dialami Indonesia
sejak tahun 1997 adalah yang paling parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan
merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang luar biasa, serta menurunnya
pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi,
sejumlah pabrik dan industri yang bakal collaps atau disita oleh kreditor
menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998 tak lama
lagi akan menghasilka ribuan pengngguran baru dengan sederet persoalan sosial.
Ekonom, dan politik yang baru pula” (hal.54)
Menurut Fischer (1998),
sesungguhnya pada masa kejayaan Negara-negara Asia Tenggara, krisis d beberapa
negara, seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, sudah bisa diramalkan
meski waktunya tidak dapat dipastikan.Misalnya di Thailand dan Indonesia,
defisit neraca perdagangan terlalu besar dan terus meningkat setiap tahun, sementara
pasar properti dan pasar modal di dalam negeri berkembang pesat tanpa
terkendali. Selain itu, nilai tukar mata uang di dua Negara tersebut dipatok
terhadap dolar AS terlalu rendah yang mengakibatkan ada kecenderungan besar
dari dunia usaha didalam negeri untuk melakukan pinjaman luar negeri, sehingga
banyak perusahaan dan lembaga keuangan di negara-negara itu menjadi sangat
rentan terhadap risiko perubahan nilai tukar valuta asing. Dan yang terakhir
adalah aturan serta pengawasan keuangan oleh otoriter moneter di Thailand dan
Indonesia yang sangat longgar hingga kualitas pinjaman portfolio perbankan
sangat rendah.
Anggapan Fischer tersebut dapat
membantu untuk menentukan apakah krisis rupiah terjadi karena krisis bath
Thailand. Sementara menurut McLeod
(1998), krisis rupiah di Indonesia adalah hasil dari akumulasi
kesalahan-kesalahan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan ekonominya selama orde
baru, termasuk diantaranya kebijakan moneter yang mempertahankan nilai tukar
rupiah pada tingkat yang overvalued.
Krisis moneter yang terjadi di
Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis
ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan
harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah
pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka.Krisis ini tetap
terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup
kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi
yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi
terkendali, cadangan devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah
masih menunjukkan sedikit surplus.
World Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998
Menanggapi perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS yang mulai merosot sejak bulan Mei 1997, pada bulan
Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi dengan memperlebar rentang intervensi.
Namun pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan.
Tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai terendah hingga saat itu, yakni
dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar AS. BI akhirnya menghapuskan
rentang intervensi dan pada akhirnya rupiah turun ke Rp2.755,00 per dollar AS.
Tetapi terkadang nilai rupiah juga mengalami penguatan beberapa poin. Misalnya,
pada bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai Rp10.550,00 untuk satu dollar AS,
walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan Februari sempat menembus
Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode Agustus 1997-1998, nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada bulan Juli 1998, yakni mencapai
nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dollar AS. Sedangkan dari bulan
September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS
berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan Rp11.000,00 per dollar AS. Selama
periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998, depresiasi nilai tukar rupiah
terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan mata uang-mata
uang Negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami depresiasi terhadap dolar
AS selama periode tersebut.
Sumber :Goldstein (1998)
Sebagai konsekuensinya, BI pada tanggal
14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.
Dengan demikian, BI tidak melakukan intervensi lagi di pasar valuta asing,
sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS
Ada asap pasti ada api. Pernyataan
tersebut menggambarkan bahwa sesuatu yang terjadi, itu pasti ada penyebabnya.
Begitu pula dengan adanya krisis yang terjadi, pasti ada faktor-faktor yang
menyebabkan krisis itu terjadi. Analisis dari faktor-faktor ini diperlukan,
karena untuk menangani krisis tersebut tergantung dari ketepatan diagnosa. Ada
beberapa pendapat mengenai faktor-faktor tersebut, antara lain :
1.Ada sekelompok peneliti, yakni
Tambunan (1998), Roubini (1998), Kaminsky dan Reinhart (1996), dan Krugman (1979),
yang berpendapat bahwa penyebab utama suatu krisis ekonomi adalah karena
rapuhnya fundamental ekonomi domestik dari Negara yang bersangkutan, seperti
defisit transaksi berjalan yang besar dan terus menerus dan utang luar negeri
jangka pendek yang sudah melewati batas normal.
2.Anwar Nasution (1998:28) melihat
besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri ditambah lemahnya sistim
perbankan nasional sebagai akar terjadinya krisis finansial.
3.Ada kelompok peneliti lain,yakni
Eichengreen dan Wyplosz (1993), Martinez-Peria (1998), dan Obstfeld (1986),yang
berpendapat bahwa krisis ekonomi terjadi karena hancurnya sistem penentuan kurs
tetap di Negara-negara yang fundamental ekonomi atau pasarnya baik.
4.Bank Dunia melihat adanya empat sebab
utama yang bersama-sama membuat krisis menuju kea rah kebangkrutan (World
Bank,1998,pp. 1.7-1.11). Empat sebab itu antara lain, akumulasi utang swasta
luar negeri yang cepat dari tahun 1992-1997,kelemahan pada sistim perbankan,
masalah governance,termasuk kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi
krisis, dan yang terakhir adalah ketidakpastian politik dalam menghadapi Pemilu
yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.
5.Lepi T.Tarmidi berpendapat bahwa
penyebab utama dari terjadinya krisis adalah merosotnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS yang sangat tajam. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya
menurut kejadiannya, antara lain :
a.Dianutnya sistim devisa yang terlalu
bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, yang memungkinkan arus modal dan
valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas.
b.Tingkat depresiasi rupiah yang relatif
rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1998 hingga
1996, yang berada dibawah fakta nilai tukar, menyebabkan nilai rupiah secara
kumulatif sangat overvalued.
c.Akar dari segala permasalahan adalah
utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah
mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar
utang yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistim perbankan nasional
yang lemah.
d.Permainan yang dilakukan oleh spekulan
asing yang dikenal hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas
cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena prakek margin
trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah
besar.
e.Kebijakan fiskal dan moneter tidak
konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita batas intervensi.
f.Defisit neraca berjalan yang semakin
membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE), yang disebabkan karena laju
peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya
pembayaran bunga pinjaman.
g.Penanaman modal asing portfolio yang
pada awalnya membeli saham besar-besaran yang diiming-imingi keuntungan yang
besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil, kemudian
mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar.
h.IMF tidak membantu sepenuh hati dan
terus menunda pengucuran bantuan yang dijanjikannya dengan alas an pemerintah
tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Dan Negara-negara sahabat
yang menjanjikan akan membantu, juga menunda bantuannya menunggu signal dari
IMF.
i.Spekulan domestik juga meminjam dana
dari sistim perbankan untuk bermain.
j.Terjadi krisis kepercayaan dan
kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS, agar
nilai kekayaan tidak merosot dan malah bias menarik keuntungan dan merosotnya
nilai tukar rupiah.
k.Terdapatnya keterkaitan erat dengan
Yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS.
Jadi dapat disimpulkan penyebab
terjadinya krisis moneter adalah:
1. stok hutang luar negeri swasta yang
sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi
“ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan,
bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun
masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang
swasta tersebut.
2. banyaknya kelemahan dalam sistem
perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah
hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam
negeri.
3. sejalan dengan makin tidak jelasnya
arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi
persoalan ekonomi pula Krisis Moneter tentunya mempunyai dampak negatif maupun
positif bagi negara-negara yang mengalami nya.
DAMPAK KRISIS TERHADAP PEREKONOMIAN
INDONESIA
Sejak bulan Juli 1997, Indonesia
mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia khususnya Asia Tenggara.
Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi
krisis global tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, kurs
rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah
melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997, pemerintah membentuk
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah
lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu
bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi
besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut. Dampak negatif lainnya
adalah kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun, perusahaan milik
Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan
dan telah jatuh tempo, angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak
perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya, kesulitan
menutup APBN, biaya sekolah di luar negeri melonjak, laju inflasi yang tinggi,
angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan
bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya,
harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin tinggi.
Selain memberi dampak negatif,
krisis ekonomi juga membawa dampak positif. Secara umum impor barang, termasuk
impor buah menurun tajam, perjalanan ke luar negeri dan pengiriman anak sekolah
ke luar negeri,kebalikannya arus masuk turis asing akan lebih besar,
meningkatkan ekspor khususnya di bidang pertanian, proteksi industri dalam
negeri meningkat, dan adanya perbaikan dalam neraca berjalan. Krisis ekonomi
juga menciptakan suatu peluang besar bagi Unit Kecil Menengah (UKM) dan
Industri Skala Kecil (ISK), yakni pertumbuhan jumlah unit usaha,jumlah pekerja
atau pengusaha, munculnya tawaran dari IMB untuk melakukan mitra usaha dengan
ISK, peningkatan ekspor, dan peningkatan pendapatan untuk kelompok menengah ke
bawah.Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah
masih lebih besar dari dampak positifnya.
Dapat disimpulkan dampak positif dan
negative krisis moneter adalah sebagai berikut:
Berikut
dampak-dampak negatif Krisis Moneter bagi negara Indonesia :
1. Semakin melemahnya kurs
rupiah terhadap kurs dollar Amerika tanggal 1 Agustus 1997.
2. Pemerintah melikuidasi
enam belas bank yang bermasalah.
3. Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) yang di bentuk pemerintah untuk mengawasi puluhan
bank bermasalah dengan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI),
menyebabkan manipulasi besar-besaran karena harga LKBI yang murah. Usaha yang
diberikan pemerintah ini tidak memberikan hasil karena pinjaman bank bermasalah
tersebut semakin membesar. Oleh karena itu, pemerintah harus menanggung utang
yang sangat besar.
4. Kepercayaan
Internasional terhadap Indonesia menurun.
5. Perusahaan milik Negara
dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang yang akan atau bahkan telah
jatuh tempo.
6. Angka Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi ataupun
menghentikan kegiatan sama sekali.
7. Persediaan barang
nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir
tahun 1997. Akibatnya, harga naik tak terkendali dan biaya hidup semakin
tinggi.
Berikut
dampak-dampak positif nya :
1. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik
dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit
2. Indonesia mengubah
ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi
kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
3. Penurunan angka
kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERAN
IMF DALAM MENGATASI KRISIS
Pada awalnya pemerintah berusaha
untuk menangani sendiri masalah krisis ini. Namun setelah menyadari bahwa
merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung
sendiri,lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai menipis karena terus
digunakan untuk meningkatkan kembali nilai tukar rupiah, tanggal 8 Oktober1997
pemerintah resmi akan meminta bantuan kepada IMF. Strategi pemulihan IMF dalam
garis besarnya ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri
terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi
adalah restrukturisasi sektor finansial (Fischer 1998b). Kemudian antara
Indonesia dan IMF membuat nota kesepakatan, terdiri atas 50 butir kebijakan
mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan,
dan reformasi struktural, yang ditandatangani bersama.
Butir-butir dalam kebijakan fiskal
meliputi, tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang, usaha-usaha untuk
mengurangi pengeluaran, seperti menghilangkan subsidi BBM dan listrik serta
membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar, dan yang terakhir meningkatkan
pendapatan pemerintah dengan penangguhan PPN dan fasilitas pajak serta bea
cukai, mengenakan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN dan
memperbanyak objek pajak.
Namun kesepakatan itu gagal, karena
syarat-syarat dari IMF dirasa berat oleh Indonesia. Maka dari itu dilakukanlah
negosiasi dan dihasilkan kesepakatan yang ditandatangani 15 Januari 1998.
Pokok-pokok dari program IMF itu antara lain, kebijakan makro ekonomi yang
terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta nilai tukar, kemudian
restrukturisasi sektor keuangan yang terdiri dari program restrukturisasi bank
dan memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan, dan yang terakhir
adalah reformasi structural yang terdiri dari perdagangan luar negeri dan
investasi, deregulasi dan swastanisasi, social safety net dan lingkungan hidup.
Pelaksanaan kesepakatan kedua ini
kembali menghadapi bebagai hambatan, kemudian diadakan negosiasi ulang yang
menghasilkan Supplementary Memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri
atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Strategi yang akan dilaksanakan
adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi
Indonesia, memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan,
memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang
efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang
perusahaan swasta, dan yang terakhir adalah mengembalikan pembelanjaan
perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bangkit kembali.
Sedangkan ke tujuh appendix itu antara
lain, kebijakan moneter dan suku bunga, pembangunan sektor perbankan, bantua
anggaran pemerintah untuk golongan lemah, reformasi BUMN dan swastanisasi,
reformasi structural, restrukturisasi utang swasta, dan hukum kebangkrutan dan
reformasi yuridis.
KESIMPULAN
Indonesia mengalami krisis moneter
bukan baru sekali ini saja. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia
sudah sering mengalaminya. Krisis yang paling parah terjadi pada pertengahan
tahun 1997. Pada saat itu, Indonesia berada dibawah pemerintahan Presiden
Soeharto (Orde Baru), dimana kebijakan-kebijakan ekonominya telah menghasilkan
kemajuan ekonomi yang pesat. Namun disamping itu, kondisi sektor perbankan
memburuk dan semakin besarnya ketergantungan terhadap modal asing,termasuk
pinjaman dan impor, yang membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang
besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada
pertengahan tahun 1997.Keadaan ini kemudian diperburuk dengan adanya krisis
nilai tukar bath Thailand yang menyebabkan nilai tukar dollar menguat.
Penguatan nilai tukar dollar ini berimbas ke rupiah dan menyebabkan nilai tukar
rupiah semakin anjlok.
Banyak sekali faktor-faktor yang
menyebabkan krisis itu terjadi. Namun ada dua aspek penting yang menunjukkan
kondisi fundamental ekonomi Indonesia menjelang krisis, yakni saldo transaksi
berjalan dalam keadaan defisit yang melemahkan posisi neraca pembayaran dan
adanya utang luar negeri jangka pendek yang tidak bisa dibayar pada waktu jatuh
tempo.
Terjadinya krisis ini menimbulkan
dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia, di dalam segala
aspek kehidupan. Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai
tukar rupiah ini lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan.
Dalam menangani krisis ini,
pemerintah tidak dapat menanganinya sendiri. Karena merosotnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan
dollar AS di BI sudah mulai menipis. Oleh karena itu, pemerintah meminta
bantuan kepada IMF. IMF adalah bank sentral dunia yang fungsi utamanya adalah
membantu memelihara stabilitas kurs devisa Negara-negara anggotanya dan
tugasnya adalah sebagai tumpuan akhir bagi bank-bank umum yang mengalami
kesulitan likuiditas.
4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia
tahun 1997-1998, Apakah akan Terulang pada Krisis Ekonomi Sekarang ?
Posted on Februari 10, 2009 by Putra
Economic CrisisBerbagai kajian yang
menelaah krisis keuangan Asia telah banyak dilakukan, dari berbagai sudut
pandang pula. Secara umum terlihat suatu pola dan karakteristik yang berlaku
sama di seluruh negara yang dilanda krisis. Namun, dalam hal kedalamannya dan
jangka waktunya, Indonesia dapat dikatakan sangat unik. Sulit mencari
pembandingnya, barangkali negara yang paling layak untuk dibandingkan waktu itu
adalah Rusia, dan sekarang mungkin Argentina. Oleh karena itu, dalam uraian
berikut kita akan mengkaji secara singkat mengapa krisis di Indonesia begitu
parah, dan mengapa pemulihannya begitu lambat.
Sebagai introspeksi, harus kita akui
bahwa krisis di Indonesia benar-benar tidak terduga datangnya, sama sekali
tidak terprediksi sebelumnya. Seperti dikatakan oleh Furman dan Stiglitz
(1998), bahwa di antara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai percontoh
(sample) penelitiannya, Indonesia adalah negara yang paling tidak diperkirakan
akan terkena krisis bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya dalam
percontoh, tersebut. Ketika Thailand mulai menunjukkan gejala krisis, orang
umumnya percaya bahwa Indonesia tidak akan bernasib sama. Fundamental ekonomi
Indonesia dipercaya cukup kuat untuk menahan kejut eksternal (external shock)
akibat kejatuhan ekonomi Thailand.
Berikut ini 4 Penyebab Krisis Ekonomi
Indonesia tahun 1997-1998 :
1.
Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan
umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal
ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung
mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan
sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah selama ini selalu ekstra
hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan
senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable).
Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah
sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung,
barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang
serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan
hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998).
Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda
krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban
dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu
bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di
negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai
tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang
memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.
Daya tarik dari “dynamic economies’” ini
telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi
hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah
Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari
US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang
masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif,
seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi,
pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real
estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian
dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang
selama ini menjadi andalan ekonomi
nasional justru mengalami perlambatan,
akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus
modal yang masuk itu.
Selain itu, hutang swasta tersebut
banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan
koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut
menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat
pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada
gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds
1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony
capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan
oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau
rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di
tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga
keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal
(Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu
pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat
krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan,
dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo
kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).
2. Yang kedua, dan terkait erat dengan
masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di
Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta
eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.
Ketika liberalisasi sistem perbankan
diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan
pengawasan dari pemerintah tidak efektif
dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah,
hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan,
khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi
pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu
yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup
(undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi.
Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan
tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru
menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.
3. Yang ketiga, sejalan dengan makin
tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis
berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.
Hill (1999) menulis bahwa banyaknya
pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang
menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk
mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor
asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya
transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini
sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila
orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati
economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi
Indonesia. Akan tetapi begitu krisis
menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah
untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan
kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua
itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab
paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat
krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali,
apalagi modal baru.
4.
Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat
krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu
sendiri.
Faktor ini merupakan hal yang paling
sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik
telah mempersulit kinerja ekonomi dalam
mencapai momentum pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.
Meskipun persoalan perbankan dan hutang
swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut
terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia.
Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya
kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas
politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).
SEMOGA KEDEPANNYA INDONESIA TIDAK MENGALAMI KRISIS EKONOMI
LAGI.
1. ABSTRAK
Krisis ekonomi dan berbagai kebijakan
pemulihan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memimpin lebih dinamis
dan fluktuatif harga bahan makanan dan input pertanian sejak pertengahan tahun
1997. Selama periode puncak harga krisis pangan di pasar ritel meningkat pada
tingkat yang lebih tinggi, tentang 3-25 kali lipat pertumbuhan harga sebelum
krisis, khususnya untuk bahan pangan harga rendah. Ini berarti bahwa krisis
cenderung menimbulkan dampak yang lebih tinggi pada konsumsi makanan berpenghasilan
rendah rumah tangga. Untuk mengatasi krisis kebijakan perdagangan berbagai
makanan dan input pertanian
dikeluarkan oleh pemerintah sehingga
laju pertumbuhan harga pakan menjadi lebih rendah, dengan kata
lain,menguntungkan bagi konsumen makanan. Namun kebijakan tersebut tidak
menguntungkan untuk pendapatan petani meningkat karena karena kebijakan
perdagangan input rasio harga makanan untuk harga input menurun dengan tingkat
meningkat. Situasi ini lebih sulit untuk pertanian masa depan
pembangunan, yang lebih fokus pada
mengakibatkan kenaikan pendapatan bukannya meningkatkan produksi, karena selain
harga yang tidak menguntungkan krisis juga menyebabkan peningkatan jumlah orang
yang terlibat di sektor pertanian sekitar 3,56 juta orang atau 9,9 persen. Dalam
rangka mendukung pertanian pengembangan, sesuai, reorientasi dan reorganisasi
kebijakan perdagangan pangan untuk padikhususnya diperlukan.
3. Latar Belakang
Krisis ekonomi atau yang sering disebut
dengan nama krisis moneter merupakan suatu peristiwa atau kondisi menurunya
ekonomi suatu Negara. Semua Negara praktis pernah mengalami yang namanya krisis
dalam perekonomian negaranya. Karena krisis merupakan kejadian yang simultan
dan memiliki effek yang akan menyebar keberbagai Negara. Banyak yang menyebutkan
bahwa Krisis moneter merupakan hasil dari ekonomi kapitalis yang sepenuhnya
bergantung pada sistem pasar yang ada. Akibatnya pasar tidak terkendali dan
mengakibatkan terjadinya krisis. Krisis ekonomi dunia pernah terjadi pada tahun
1930 silam atau yang lebih dikenal dengan The Great Depression yang saat itu
ekonomi masih dikuasai kapitalis dimana semua kegiatan perekonomian diserahkan
langsung kepada mekanisme pasar. Kemudian setelah kejadian tahun 1930 tersebut
ekonomi berusaha diperbaiki dengan tidak sepenuhnya memakai sistem kapitalis
murni dalam perekonomian suatu Negara.
Untuk indonesia sendiri krisis ekonomi
atau krisis moneter bukanlah hal baru karena indonesia terhitung telah
mengalami 2 kali krisis yang melanda perekonomiannya. YAng pertama adalah
krisis moneter tahun 1998 yang melanda nagara-negara Asia Tenggara membuat
ekonomi indonesia benar-benar kolaps hingga membuat pertumbuhan ekonomi
indonesia saat itu menjadi minus(-), kurs rupiah melemah terhadap mata uang
asing, adanya rush terhadap perbankan tanah air. Hal ini tentu akan merembet
kesektor lainnya seperti berkurangnya investasi, dan banyak industri-industri
yang bangkrut sehingga menimbulkan angka pengangguran yang sangat tinggi,
ditambah lagi dengan angka inflasi yang mencapai Hiperinflasi. Kejadian ini
membuat ekonomi indonesia hancur yang pada awalnya indonesia merupakan Negara
yang ekonominya paling tangguh di asia tenggara menjadi tidak berkutik akibat
krisis tahun 1998. Industri indonesia yang sudah mulai memasuki tahap lepas
landas harus kembali mengulang dari awal
4. Alasan pengambilan jurnal
Suatu pertanyaan besar yang ada dalam
benak kita semua tentang kondisi perekonomian indonesia yang selalu mengalami
krisis. Dalam satu dekade ini saja perekonomian indonesia telah diguncang
krisis sebanyak 2 kali, yaitu krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis keauangan
global yang terjadi pada tahun 2008. Yang menjadi pertanyaan saat ini masih
cukup kuatkan perekonomian kita untuk menghadapi pola perekonomian dunia saat
ini?. Mengapa demikian, karena saat ini perekonomian indonesia masih sangat
tergantung dengan ekonomi global khususnya negara-negara maju. Hal ini bisa
dibuktikan dengan bila perekonomian dunia mengalami keamjuan akan dikuti pula
dengan kemajuan ekonomi indonesia, namun bila suatu ekonomi dunia mengalami
krisis maka indonesia adalah salah satu negara yang paling parah mengalaminya.
Seperti krisis yang selama ini terjadi semua penyebabnya berasal dari luar dan
tidak ada yang berasal dari dalam perekonomian indonesia sendiri. Untuk itu
perlu bagi kami kelompok 3 untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena krisis
moneter di indonesia pada tahun 1998 dan tahun 2008. Baik itu dari sisi
penyebab terjadinya krisis, perbedaan krisis 1998 dan 2008,
maupun solusi mengatasinya dalam jangak
pendek dan jangka menengah serta jangka panjang.ini perekonomian indonesia
masih sangat tergantung dengan ekonomi global khususnya negara-negara maju. Hal
ini bisa dibuktikan dengan bila perekonomian dunia mengalami keamjuan akan
dikuti pula dengan kemajuan ekonomi indonesia, namun bila suatu ekonomi dunia
mengalami krisis maka indonesia adalah salah satu negara yang paling parah
mengalaminya. Seperti krisis yang selama ini terjadi semua penyebabnya berasal
dari luar dan tidak ada yang berasal dari dalam perekonomian indonesia sendiri.
Untuk itu perlu bagi kami kelompok 3
untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena krisis moneter di indonesia pada
tahun 1998 dan tahun 2008. Baik itu dari sisi penyebab terjadinya krisis, perbedaan
krisis 1998 dan 2008, maupun solusi mengatasinya dalam jangak pendek dan jangka
menengah serta jangka panjang.
5. . Perumusan masalah
Krisis moneter merupakan bencana
terhadap perekonomian suatu negara. Karena akibat krisis tersebut membuat
ekonomi suatu negara mengalami penurunan atau depresiasi. Bila tidak dilakukan
langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam jangka panjang akan membuat
ekonomi negara tidak tumbuh. Sehimgga diperlukan kebijakkan-kebijakkan untu
mengatasi krisis moneter tersebut.
6. METODOLOGI PENELITIAN
Untuk mengevaluasi secara kuantitatif
dampak krisis dan kebijakan
penanggulangannya terhadap pendapatan
petani maka diperlukan analisis yang cukup
kompleks. Hal ini karena dengan
berubahnya struktur harga output dan faktor produksi
pertanian, baik akibat krisis maupun
akibat kebijakan penanggulangan krisis yang dilakukan
pemerintah, maka petani akan
mengorganisir kembali pemanfaatan seluruh sumberdaya yang
dimiliki. Kajian berikut ini tidak
diarahkan untuk mengevaluasi dampak tersebut secara
kuantitatif, tetapi hanya ditujukan
untuk mengevaluasi sejauh mana krisis ekonomi dan
kebijakan yang dilakukan pemerintah
memberi peluang bagi peningkatan pendapatan petani.
Secara teoritis, peluang pendapatan
petani tersebut ditentukan oleh tingkat teknologi yang
diterapkan petani dan tingkat harga
output dan input pertanian.
Karena krisis ekonomi relative kecil
pengaruhnya terhadap teknik usahatani, maka peluang pendapatan petani
tersebutsangat ditentukan oleh situasi harga input dan output pertanian baik
pada masa sebelum krisis,pada masa krisis maupun pada periode pasca kebijakan
atau setelah dilakukannya kebijakan penanggulangan krisis.
7. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Jatuhnya nilai rupiah merupakan pemicu
awal bagi krisis ekonomi karena hal itu
memberikan dampak yang sangat luas
terhadap perekonomian nasional. Depresiasi rupiah
tersebut dimulai sejak pertengahan tahun
1997 akibat diterapkannya kebijakan penghapusan
band intervensi rupiah pada bulan Juni
1997. Diikuti dengan gejolak politik yang menghangat menjelang Pemilu 1997,
kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin menurun.Konsekuensinya adalah
nilai rupiah mengalami depresiasi yang sangat tajam pada Januari 1998 yaitu
sebesar 265 persen dibandingkan nilai rupiah pada bulan sebelumnya. Pada
bulanbulan berikutnya nilai tukar dolar US terhadap rupiah semakin bergejolak
dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 1998 dimana nilai tukar dolar US sekitar
15 ribu rupiah per dolar atau sekitar 7 kali lipat harga dolar pada periode sebelum
krisis
JURNAL 1
• Krisis Moneter dan Faktor-Faktor
Penyebabnya
Penyebab dari krisis ini bukanlah
fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini
lemah, hal ini dapat dilihat dari
data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang
swasta luar negeri yang telah mencapai
jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor
rupiah dalam negeri, melainkan sektor
luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang
mengalami overshooting yang sangat jauh
dari nilai nyatanya1 . Krisis yang berkepanjangan
ini adalah krisis merosotnya nilai tukar
rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang
mendadak dan secara bertubi-tubi
terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang
swasta luar negeri dalam jumlah besar.
Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS
ini, meskipun terdapat banyak distorsi
pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia
tidak akan mengalami krisis. Dengan lain
perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi
mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap
ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis
akan terjadi juga, karena cadangan
devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan
gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi
dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab
lainnya yang datangnya saling
bersusulan. Analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting,
karena penyembuhannya tentunya
tergantung dari ketepatan diagnosa.
Anwar Nasution melihat besarnya defisit
neraca berjalan dan utang luar negeri,
ditambah dengan lemahnya sistim
perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis
finansial (Nasution: 28). Bank Dunia
melihat adanya empat sebab utama yang bersamasama
membuat krisis menuju ke arah
kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11). Yang
pertama adalah akumulasi utang swasta
luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli
1997, sehingga l.k. 95% dari total
kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini,
dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18
bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir
utang luar negeri pemerintah jumlahnya
menurun. Sebab yang kedua adalah kelemahan
Dalam teori, overshooting nilai tukar
biasanya bersifat sementara untuk kemudian mencari keseimbangan jangka panjang
baru. Tetapi selama krisis ini berlangsung, nilai overshooting adalah sangat
besar dan sudah berlangsung sejak akhir tahun 1997.pada sistim perbankan.
Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan
mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan
donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah
ketidak pastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai
kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.
Sementara menurut penilaian penulis,
penyebab utama dari terjadinya krisis yang
berkepanjangan ini adalah merosotnya
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat
tajam, meskipun ini bukan faktor
satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang berbeda
menurut sisi pandang masing-masing
pengamat.
Berikut ini diberikan rangkuman dari
berbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya:
1) Dianutnya sistim devisa yang terlalu
bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai,
memungkinkan arus modal dan valas dapat
mengalir keluar-masuk secara bebas
berapapun jumlahnya. Kondisi di atas
dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezim
devisa bebas dengan rupiah yang
konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesarbesarnya
untuk orang bermain di pasar valas.
Masyarakat bebas membuka rekening
valas di dalam negeri atau di luar
negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri,
sementara rupiah juga bebas
diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.
2) Tingkat depresiasi rupiah yang
relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8%
(1991) antara tahun 1988 hingga 1996,
yang berada di bawah nilai tukar nyatanya,
menyebabkan nilai rupiah secara
kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan
pendapatan penduduk dalam nilai US
dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari
kenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah,
dan produk dalam negeri yang makin lama
makin kalah bersaing dengan produk
impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga
proteksi industri yang negatif.
Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan
produk dalam negeri relatif mahal,
sehingga masyarakat memilih barang impor yang
kualitasnya lebih baik. Akibatnya
produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspor
menjadi kurang kompetitif dan impor
meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued ini
sangat rentan terhadap serangan dan
permainan spekulan, karena tidak mencerminkan
nilai tukar yang nyata.
3) Akar dari segala permasalahan adalah
utang luar negeri swasta jangka pendek dan
menengah sehingga nilai tukar rupiah
mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia
cukup devisa untuk membayar utang yang
jatuh tempo beserta bunganya (bandingkan
juga , ditambah sistim perbankan
nasional yang lemah. Akumulasi
utang swasta luar negeri yang sejak awal
tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang
sangat besar, bahkan sudah jauh
melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa
tahun terakhir malah sedikit berkurang
(oustanding official debt). Ada tiga pihak yang
Krisis Moneter Indonesia : Sebab,
Dampak, Peran IMF dan Saran 5
bersalah di sini, pemerintah, kreditur
dan debitur. Kesalahan pemerintah adalah, karena
telah memberi signal yang salah kepada
pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah
terus-menerus overvalued dan suku bunga
rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam
rupiah menjadi relatif mahal dan
pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah.
Sebaliknya, tingkat bunga di dalam
negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian
dana ke luar negeri dan agar masyarakat
mau mendepositokan dananya dalam rupiah.
Jadi di sini pemerintah dihadapi dengan
buah simalakama.
JURNAL 2
• Program Reformasi Ekonomi IMF
Menurut IMF, krisis ekonomi yang
berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena
pemerintah baru meminta bantuan IMF
setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi
pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah
mengembalikan kepercayaan pada mata uang,
yaitu dengan membuat mata uang itu
sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan
ekonomi adalah restrukturisasi sektor
finansial. (Fischer 1998b). Sementara itu pemerintah
Indonesia telah enam kali memperbaharui
persetujuannya dengan IMF, Second
Supplementary Memorandum of Economic and
Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni,
kemudian 29 Juli 1998, dan yang terakhir
adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret 1999.
Program bantuan IMF pertama ditanda-tangani
pada tanggal 31 Oktober 1997.
Program reformasi ekonomi yang
disarankan IMF ini mencakup empat bidang:
1. Penyehatan sektor keuangan;
2. Kebijakan fiskal;
3. Kebijakan moneter;
4. Penyesuaian struktural.
Untuk menunjang program ini, IMF akan
mengalokasikan stand-by credit sekitar US$
11,3 milyar selama tiga hingga lima
tahun masa program. Sejumlah US$ 3,04 milyar dicairkan
segera, jumlah yang sama disediakan
setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya
telah dijalankan sesuai persetujuan, dan
sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai
kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari
jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia
sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar
US$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. (IMF,
1997: 1). Di samping dana bantuan IMF,
Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negaranegara
sahabat juga menjanjikan pemberian
bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih
kurang US$ 37 milyar (menurut Hartcher
dan Ryan). Namun bantuan dari pihak lain ini
dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah
Indonesia melaksanakan program-program
yang diprasyaratkan IMF.
Sebagai perbandingan, Korea mendapat
bantuan dana total sebesar US$ 57 milyar
untuk jangka waktu tiga tahun, di
antaranya sebesar US$ 21 milyar berasal dari IMF. Thailand
hanya memperoleh dana bantuan total
sebesar US$ 17,2 milyar, di antaranya US$ 4 milyar
dari IMF dan masing-masing US$ 0,5
milyar berasal dari Indonesia dan Korea.
Karena dalam beberapa hal
program-program yang diprasyaratkan IMF oleh pihak
Indonesia dirasakan berat dan tidak
mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi
kedua yang menghasilkan persetujuan
mengenai reformasi ekonomi (letter of intent) yang
ditanda-tangani pada tanggal 15 Januari
1998, yang mengandung 50 butir.
SaransaranIMF diharapkan akan
mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan
kurs nilai tukar rupiah bisa menjadi
stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998). Pokokpokok
dari program IMF adalah sebagai berikut:
A. Kebijakan makro-ekonomi
- Kebijakan fiskal
- Kebijakan moneter dan nilai tukar
B. Restrukturisasi sektor keuangan
- Program restrukturisasi bank
- Memperkuat aspek hukum dan pengawasan
untuk perbankan
C. Reformasi struktural
- Perdagangan luar negeri dan investasi
- Deregulasi dan swastanisasi
- Social safety net
- Lingkungan hidup.
Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini
kembali menghadapi berbagai hambatan,
maka diadakanlah negosiasi ulang yang
menghasilkan supplementary memorandum pada
tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas
20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Cakupan
memorandum ini lebih luas dari kedua
persetujuan sebelumnya, dan aspek baru yang masuk
adalah penyelesaian utang luar negeri
perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan
masing-masing program dirangkum dalam
matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi
yang akan dilaksanakan adalah:
1. menstabilkan rupiah pada tingkat yang
sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia;
2. memperkuat dan mempercepat
restrukturisasi sistim perbankan;
3. memperkuat implementasi reformasi
struktural untuk membangun ekonomi yang efisien
dan berdaya saing;
JURNAL 3
• Dampak dari Krisis
Dewasa ini semua permasalahan dalam
krisis ekonomi berputar-putar sekitar kurs
nilai tukar valas, khususnya dollar AS,
yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan
pendapatan masyarakat dalam rupiah yang
tetap, bahkan dalam beberapa hal turun
ditambah PHK, padahal harga dari banyak
barang naik cukup tinggi, kecuali sebagian
sektor pertanian dan ekspor. Imbas dari
kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara
umum sudah kita ketahui: kesulitan
menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar
negeri dalam rupiah melonjak, harga
BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan
tutup atau mengurangi produksinya karena
tidak bisa menjual barangnya dan beban utang
yang tinggi, toko sepi, PHK di
mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal
menjadi mahal, biaya sekolah di luar
negeri melonjak. Dampak lain adalah laju inflasi yang
tinggi selama beberapa bulan terakhir
ini, yang bukan disebabkan karena imported inflation4 ,
tetapi lebih tepat jika dikatakan
foreign exchange induced inflation. Masalah ini hanya bisa
dipecahkan secara mendasar bila nilai
tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yang
wajar atau nyata (riil). Dengan demikian
roda perekonomian bisa berputar kembali dan
harga-harga bisa turun dari tingkat yang
tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun
tidak kembali pada tingkat sebelum
terjadinya krisis moneter.
Pada sisi lain merosotnya nilai tukar
rupiah secara tajam juga membawa hikmah.
Secara umum impor barang menurun tajam
termasuk impor buah, perjalanan ke luar negeri
dan pengiriman anak sekolah ke luar
negeri, kebalikannya arus masuk turis asing akan
lebih besar, daya saing produk dalam
negeri dengan tingkat kandungan impor rendah
meningkat sehingga bisa menahan impor
dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis
pertanian, proteksi industri dalam
negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukar
rupiah, pengusaha domestik kapok
meminjam dana dari luar negeri. Hasilnya adalah
perbaikan dalam neraca berjalan. Petani
yang berbasis ekspor penghasilannya dalam rupiah
mendadak melonjak drastis, sementara
bagi konsumen dalam negeri harga beras, gula, kopi
dan sebagainya ikut naik. Sayangnya
ekspor yang secara teoretis seharusnya naik, tidak
terjadi, bahkan cenderung sedikit
menurun pada sektor barang hasil industri. Meskipun
penerimaan rupiah petani komoditi ekspor
meningkat tajam, tetapi penerimaan ekspor dalam
valas umumnya tidak berubah, karena
pembeli di luar negeri juga menekan harganya karena
tahu petani dapat untung besar, dan
negara-negara produsen lain juga mengalami depresiasi
4 Suatu inflasi dikatakan terjadi karena
imported inflation bila harga barang-barang di negara pengekspornya naik,
dan ini tidak terjadi.
dalam nilai tukar mata uangnya dan bisa
menurunkan harga jual dalam nominasi valas.
Hal yang serupa juga terjadi untuk
ekspor barang manufaktur, hanya di sini ada kesulitan
lain untuk meningkatkan ekspor, karena
ada masalah dengan pembukaan L/C dan keadaan
sosial-politik yang belum menentu
sehingga pembeli di luar negeri mengalihkan pesanan
barangnya ke negara lain.
Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 ini
jumlah keluarga miskin diperkirakan
meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan
program-program untuk menunjang mereka
yang dikenal sebagai social safety net.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin
tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah
yang tajam, yang menyebabkan terjadinya
kesenjangan antara penghasilan yang berkurang
karena PHK atau naik sedikit dengan
pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat
inflasi yang tinggi, sehingga bila nilai
tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanya
maka biaya besar yang dibutuhkan untuk
social safety net ini bisa dikurangi secara drastis.
Namun secara keseluruhan dampak
negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih
lebih besar dari dampak positifnya.
8. Saran-Saran
Krisis moneter telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga untuk menentukan
kebijakan di masa depan, maka upaya yang
paling utama dan mendesak bagi Indonesia dewasa ini adalah program penyelamatan
yang bisa mengembalikan kepercayaan
masyarakat serta menstabilkan kurs rupiah
pada nilai tukar yang nyata (bandingkan juga
Stiglitz). Para ekonom dari CSIS
berpendapat bahwa langkah yang harus diambil untuk
mengatasi kemelut ini adalah dengan
menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
dalam tingkat yang wajar, restrukturisasi
perbankan, dan penyelesaian masalah utang
swasta dengan penjadwalan ulang
Penulis menginterpretasikan nilai tukar
nyata sebagai nilai tukar berdasarkan
purchasing power parity yang bisa
menjaga keseimbangan dalam neraca berjalan dan yang
bisa menjamin ekonomi nasional
beroperasi. Dengan sistim ini, harga barang-barang
produksi dalam negeri dengan kandungan
lokal tinggi bisa meningkat daya saingnya
sehingga bisa berkembang dan orang tidak
mengandalkan bahan impor karena menjadi
mahal, industrialisasi substitusi impor
berlanjut, harga mobil terjangkau oleh masyarakat,
impor secara otomatis akan berkurang
(misalnya buah, jalan-jalan ke luar negeri, berobat di
luar negeri, kirim anak sekolah di luar
negeri, pola makan makanan yang bahannya gandum),
dan meningkatkan ekspor. Kegiatan jasa
hotel, perjalanan, perdagangan dan angkutan juga
bisa hidup kembali.
Setelah mendapat pengalaman dari krisis
ini, dana asing akan sangat hati-hati masuk
Sumber
:
