KRISIS EKONOMI DI
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan
ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif
terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis
terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di
Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang
tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Salah satu penyebab
utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah
yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan
yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan
terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain
masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh
seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan
vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Berikut ini kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari berbagai bidang :
1)
Politik
Dalam pemilu
legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih
7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai
Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang
secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat
wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla,
beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat
Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu
2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu
Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.
Pada periode
kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia
Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun
2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet
untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja
para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Pada periode
kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari
usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah
Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada
Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari
setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri
Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan
Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan
beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
Konsep Trias Politika
(Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami
perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya
berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan
kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan,
dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu
untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit
eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR
dengan pertimbangan presiden.
Di Indonesia sendiri,
selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami
perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang
dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih
calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu
menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam
konteks pembentukan negara yang demokratis.
Politik pencitraan
merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk
mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir
semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara,
ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya
di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut,
Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks
internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks
internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas
internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di
depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY
dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih
kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara
di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap
bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana
hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik
masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks
eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya
adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah
Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan
keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
2)
Hukum
Masalah penegakan
hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial.
Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam
maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya,
mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air,
sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan
langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga
mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait
dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam
pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat
membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional
untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen
hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun
2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik
melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan SBY yang
selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat
dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus
yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY
mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri
almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi
ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam
penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan
selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan
dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan
konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR
untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih
Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai
lain.
Pemberantasan
terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu
kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para
pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran
militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88
Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup
dapat diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme
dari bumi Indonesia.
Masalah utama yang
menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun masih
dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto, walaupun sudah sedikit
memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa tebang
pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan besannya. Namun kenyataan bahwa
pemerintahan SBY sampai saat ini pun belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto
ke pengadilan, juga menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan
Soeharto, yaitu sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan
sama-sama dalam kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani.
Komitmen terhadap
pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja, akan
tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan
politik dari pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan
adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK
saat ini sedang menjadi target, yaitu munculnya kasus Antasari Azhar, yang
kemungkinan sebagai alat perseteruan terhadap KPK yang sepak terjangnya mampu
mengusik dan mendobrak benteng korupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik
di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal
ini masih memerlukan pembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan
masih juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang menjadi otak dari kasus
pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran,
seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang juga
extraordinary, sehingga pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab dan
diperlukan kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh
lembaga negara yang ada.
Ada juga masalah
lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan negara
lain baik yang menyangkut nasib warga Negara Indonesia di luar negeri, misalnya
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau
masalah ancaman terhadap wilayah NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara
terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia
terhadap masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara
lain, apalagi negara terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang
sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional.
Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi
Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di
dalam Negara Indonesia.
Kasus-kasus yang
dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus
terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual,
penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi
warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan
diplomasi Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat
dilihat dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus
ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah.
Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin
banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di
luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia)
misalnya dalam kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara
Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi
memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu
seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang
kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari
negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih
ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia
mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi
negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam.
Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-fisik, antara lain yang
menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi
sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista.
Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk
mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pem erintahan SBY di masa
2009-2014 mendatang.
3)
Ekonomi
Pada pemerintahan SBY
kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau
menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai
kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada
tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan
dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi
pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia
terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum
terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan
kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI)
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada
2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek
ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu,
pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab
utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah
yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan
ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik
dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto
(1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja
Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era
Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka
yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan
harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada
situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus
menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena
lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik
menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang
otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua
digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.
Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun
2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar
Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
2004
2009
Catatan Minyak Mentah
Dunia / barel
~ USD 40
~ USD 45
Harga hampir sama
Premium
Rp 1810
Rp 4500
Naik 249%
Minyak Solar
Rp 1890
Rp 4500
Naik 238%
Minyak Tanah
Rp 700
Rp 2500
Naik 370%
Dengan kondisi harga
minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang
masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka
sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap
liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah
kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang
dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan
memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada
rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60
tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga
minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi
rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan janji
kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK
selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi
rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu
meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi)
naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal
mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat
di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
Janji Target
Realisasi
Keterangan
2004
ND
5.1%
2005
5.5%
5.6%
Tercapai
2006
6.1%
5.5%
Tidak tercapai
2007
6.7%
6.3%
Tidak tercapai
2008
7.2%
6.2%
Tidak tercapai
2009
7.6%
~5.0%
Tidak tercapai *
Tingkat Inflasi
2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap
tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro
ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya
adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
Janji Target
Fakta
Catatan Pencapaian
2004
6.4%
2005
7.0%
17.1%
Gagal
2006
5.5%
6.6%
Gagal
2007
5.0%
6.6%
Gagal
2008
4.0%
11.0%
Gagal
Selama 4 tahun
pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga
barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM
yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008).
Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi
rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa
melebihi 200% dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah
pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya
persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi
8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5
persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.
Penduduk Miskin
Jumlah
Persentase
Catatan
2004
36.1 juta
16.6%
2005
35.1 juta
16.0%
Februari 2005
2006
39.3 juta
17.8%
Maret 2006
2007
37.2 juta
16.6%
Maret 2007
2008
35.0 juta
15.4%
Maret 2008
2009
8.2% ????
Koalisi Organisasi
Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf
Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri dari
Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran
Perkumpulan Prakarsa
Perhimpunan
Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan Antipemiskinan
Rakyat Indonesia
Lembaga Advokasi
Pendidikan Anak Marginal
Pusat Telaah dan
Informasi Regional
Asosiasi pendamping
Perempuan Usaha Kecil dan
Publish What You Pay
Berdasarkan catatan
koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima
tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar
6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan yang dapat
ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa
yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan
pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam
pemerintahan yang akan berjalan untuk
beberapa tahun ke
depan lagi.
4)
Pendidikan
Pendidikan merupakan
hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa
diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari
keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung
sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas
pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana
fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran
yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi
anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan
gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara
bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara
fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar
makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu,
kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan
kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang
mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu
menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang
kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga
ak
an ditingkatkan
program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan
bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan
semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi
guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para
peneliti.
Memperluas penerapan
dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi
masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan
tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan
dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga
berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program
beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta
memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka
mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
5)
Sosial
Presiden SBY berhasil
meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan
ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang
mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya
sosialisasi antarwarga di perkotaan.
Arus urbanisasi juga
semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY
juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha
ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di
beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi
seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta
yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
6)
Budaya
Dalam hal pelestarian
budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan
banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara
lain. Contohnya sebagai berikut :
·
Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
·
Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
·
Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
·
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
·
Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
·
Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
·
Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
·
Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
·
Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
·
Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
·
Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
·
Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
·
Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
·
Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
·
Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
·
Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
·
Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
·
Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
·
Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
·
Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
·
Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara
oleh Pemerintah Malaysia
·
Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
·
Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
·
Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
·
Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
·
Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co
Ltd
·
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
·
Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC)
Belanda
·
Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
·
Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
·
Kain Ulos oleh Malaysia
·
Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
·
Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia
Namun di masa ini,
terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah
warisan budaya Indonesia.
Kesimpulan
Pada masa pemerintahan
Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang.
Hal ini di karenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat.Namun,
terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu
pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai
sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam
beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada
masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru
tidak terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat
diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu,
musyawara hmufaka tini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat
dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup
berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
Sumber: http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html
Sumber: http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html
