Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-1998

KRISIS EKONOMI DI INDONESIA

TAHUN 1997-1998

                                                 

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang pada mulanya dipicu oleh krisis moneter sejak pertengahan tahun

1997 telah membuktikan bahwa perekonomian nasional tidak sekokoh seperti yang

dibayangkan selama ini. Akibat krisis pendapatan per kapita telah terpuruk dari 980 $ US

pada 1997 menjadi sekitar 500 $ US pada tahun 1999 atau menyamai tingkat pendapatan per

kapita sekitar tahun 80-an. Artinya hasil pembangunan selama 30 tahun lebih sejak awal orde

baru, telah dihancurkan hanya dalam waktu 2 tahun. Akibat krisis, laju pertumbuhan ekonomi

nasional mesorot tajam dari 8.2 persen pada tahun 1995 menjadi -13.4 persen pada tahun

1998. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat krisis moneter juga dialami oleh negara

lain di kawasan Asia. Misal, pertumbuhan ekonomi Thailand dan Philipina masing-masing

mengalami penurunan dari 4.8 persen dan 8.8 persen pada tahun 1995 menjadi -0.6 persen

dan -8.0 persen pada tahun 1998

            Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa fase.Salah satunya adalah zaman pemerintahan orde baru hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.Pada pemerintahan ini,dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia berkembang pesat. Dengan kembali membaiknya hubungan politik dengan negara-negara barat dan adanya kesungguhan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi,maka arus modal mulai masuk kembali ke Indonesia.PMA dan bantuan luar negeri setiap tahun terus meningkat.Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi,mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama ekspor yang sempat mengalami kemunduran pada masa orde lama.Indonesia juga sempat masuk dalam kelompok Asian Tiger, yakni Negara-negara yang tingkat prekonomiannya sangat tinggi.

Namun disamping kelebihan-kelebihan tersebut,terdapat kekurangan dalam pemerintahan orde baru.Kebijakan-kebijakan ekonomi masa orde baru memang telah membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat,tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang rapuh.Hal ini dapat dilihat pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing,termasuk pinjaman dan impor.Inilah yang akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.Kecenderungan melemahnya rupiah semakin menjadi ketika terjadi penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan aksi penjarahan pada tanggal 14 Mei 1998.

Sejak berdirirnya orde baru tahun 1966-1998,terjadi krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi suatu krisis ekonomi yang besar.Krisis pada tahun ini jauh lebih parah dan kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah dialami oleh Indonesia. Hal ini terbukti dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden, kerusuhan Mei 1998, hancurnya sektor perbankan dan indikator-indikator lainnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab suatu krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi yang besar, yakni terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih dari 200% dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

PEMBAHASAN

Krisis pertama yang dialami Indonesia masa orde baru adalah kondisi ekonomi yang sangat parah warisan orde lama.Sebagian besar produksi terhenti dan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 1962-1966 kurang dari 2% yang mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita.Defisit anggaran belanja pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63%  dari penerimaan pemerintah tahun 1962 menjadi127% tahun 1966.Selain itu,buruknya perekonomian Indonesia masa transisi juga disebabkan oleh besarnya defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri,yang kebanyakan diperoleh dari negara blok timur serta inflasi yang sangat tinggi.Disamping itu,pengawasan devisa yang amat ketat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS naik dua atau tiga kali lipat.Akibatnya terjadi kegiatan spekulatif dan pelarian modal ke luar negeri.Hal ini memperburuk perekonomian Indonesia pada masa itu (Siregar,1987).

Krisis kedua adalah laju inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an.Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan krisis pangan akhir tahun 1972.Laju inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974 (Hill,1974).Selain itu terjadi devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978.

Bulan September 1984,Indonesia mengalami krisis perbankan ,yang bermula dari deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet,serta bebas untuk menentukan tingkat suku bunga,baik deposito berjangka maupun kredit (Nasution,1987).Masalah-masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997 (Tambunan,1998).

Terakhir,antara tahun 1990-1995 ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami gangguan dari waktu ke waktu.Pertama,walaupun tidak menimbulkan suatu krisis yang besar,apresiasi nilai tukar yen Jepang terhadap dollar AS sempat merepotkan Indonesia.Laju pertumbuhan ekspor Indonesia sempat terancam menurun dan beban ULN dari pemerintah Jepang meningkat dalam nilai dollar AS.Kedua,pada awal tahun 1994,perekonomian Indonesia cukup terganggu dengan adanya arus pembelian dollar AS yng bersifat spekulatif karena beredar isu akan adanya devaluasi rupiah (Tambunan,1998).

Dari tahun 1985 ke tahun 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada 1996, dana hedge Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai.Dari 1985 sampai 2 Juli 1997, baht dipatok 25 bath per dollar AS.Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan akibat para investor asing mengambil keputusan “jual”, karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian dan ketidakstabilan politik Negara Thailand. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, Thailand melakukan intervensi yang didukung oleh Bank Sentral Singapura. Namun, pada tanggal 2 Juli 1997, Bank Sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan dollar AS dan meminta bantuan IMF. Pengumuman ini menyebabkan nilai bath terdepresiasi sekitar 15-20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 bath per dollar AS. Pada 1997, sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia tampak jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, tingkat inflasi Indonesia lebih rendah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, menguat. Dalam kondisi ekonomi seperti itulah, banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang dalam bentuk dolar AS.

Krisis moneter yang terjadi di Thailand ini, menyebabkan Indonesia dan beberapa negara Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami krisis keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal, pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis.Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Malahan akhirnya paket bantuan IMF itu, yang dalam penggunaannya banyak terjadi penyelewengan, semakin menambah beban utang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.

KRISIS RUPIAH HINGGA KRISIS EKONOMI

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian disusul oleh krisis moneter dan berakhir dengan krisis ekonomi yang besar. Seperti diungkapkan oleh Haris (1998),

“Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan industri yang bakal collaps atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998 tak lama lagi akan menghasilka ribuan pengngguran baru dengan sederet persoalan sosial. Ekonom, dan politik yang baru pula” (hal.54)

            Menurut Fischer (1998), sesungguhnya pada masa kejayaan Negara-negara Asia Tenggara, krisis d beberapa negara, seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, sudah bisa diramalkan meski waktunya tidak dapat dipastikan.Misalnya di Thailand dan Indonesia, defisit neraca perdagangan terlalu besar dan terus meningkat setiap tahun, sementara pasar properti dan pasar modal di dalam negeri berkembang pesat tanpa terkendali. Selain itu, nilai tukar mata uang di dua Negara tersebut dipatok terhadap dolar AS terlalu rendah yang mengakibatkan ada kecenderungan besar dari dunia usaha didalam negeri untuk melakukan pinjaman luar negeri, sehingga banyak perusahaan dan lembaga keuangan di negara-negara itu menjadi sangat rentan terhadap risiko perubahan nilai tukar valuta asing. Dan yang terakhir adalah aturan serta pengawasan keuangan oleh otoriter moneter di Thailand dan Indonesia yang sangat longgar hingga kualitas pinjaman portfolio perbankan sangat rendah.

            Anggapan Fischer tersebut dapat membantu untuk menentukan apakah krisis rupiah terjadi karena krisis bath Thailand.  Sementara menurut McLeod (1998), krisis rupiah di Indonesia adalah hasil dari akumulasi kesalahan-kesalahan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan ekonominya selama orde baru, termasuk diantaranya kebijakan moneter yang mempertahankan nilai tukar rupiah pada tingkat yang overvalued.

            Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka.Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.

 World Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998

            Menanggapi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai merosot sejak bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi dengan memperlebar rentang intervensi. Namun pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan. Tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai terendah hingga saat itu, yakni dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar AS. BI akhirnya menghapuskan rentang intervensi dan pada akhirnya rupiah turun ke Rp2.755,00 per dollar AS. Tetapi terkadang nilai rupiah juga mengalami penguatan beberapa poin. Misalnya, pada bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai Rp10.550,00 untuk satu dollar AS, walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan Februari sempat menembus Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode Agustus 1997-1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada bulan Juli 1998, yakni mencapai nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dollar AS. Sedangkan dari bulan September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan Rp11.000,00 per dollar AS. Selama periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan mata uang-mata uang Negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami depresiasi terhadap dolar AS selama periode tersebut.

Sumber :Goldstein (1998)

Sebagai konsekuensinya, BI pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan demikian, BI tidak melakukan intervensi lagi di pasar valuta asing, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS

            Ada asap pasti ada api. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sesuatu yang terjadi, itu pasti ada penyebabnya. Begitu pula dengan adanya krisis yang terjadi, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan krisis itu terjadi. Analisis dari faktor-faktor ini diperlukan, karena untuk menangani krisis tersebut tergantung dari ketepatan diagnosa. Ada beberapa pendapat mengenai faktor-faktor tersebut, antara lain :

1.Ada sekelompok peneliti, yakni Tambunan (1998), Roubini (1998), Kaminsky dan Reinhart (1996), dan Krugman (1979), yang berpendapat bahwa penyebab utama suatu krisis ekonomi adalah karena rapuhnya fundamental ekonomi domestik dari Negara yang bersangkutan, seperti defisit transaksi berjalan yang besar dan terus menerus dan utang luar negeri jangka pendek yang sudah melewati batas normal.

2.Anwar Nasution (1998:28) melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri ditambah lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar terjadinya krisis finansial.

3.Ada kelompok peneliti lain,yakni Eichengreen dan Wyplosz (1993), Martinez-Peria (1998), dan Obstfeld (1986),yang berpendapat bahwa krisis ekonomi terjadi karena hancurnya sistem penentuan kurs tetap di Negara-negara yang fundamental ekonomi atau pasarnya baik.

4.Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama-sama membuat krisis menuju kea rah kebangkrutan (World Bank,1998,pp. 1.7-1.11). Empat sebab itu antara lain, akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992-1997,kelemahan pada sistim perbankan, masalah governance,termasuk kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis, dan yang terakhir adalah ketidakpastian politik dalam menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.

5.Lepi T.Tarmidi berpendapat bahwa penyebab utama dari terjadinya krisis adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sangat tajam. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya menurut kejadiannya, antara lain :

a.Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, yang memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas.

b.Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1998 hingga 1996, yang berada dibawah fakta nilai tukar, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued.

c.Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistim perbankan nasional yang lemah.

d.Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena prakek margin trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar.

e.Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita batas intervensi.

f.Defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE), yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman.

g.Penanaman modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran yang diiming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil, kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar.

h.IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran bantuan yang dijanjikannya dengan alas an pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Dan Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu, juga menunda bantuannya menunggu signal dari IMF.

i.Spekulan domestik juga meminjam dana dari sistim perbankan untuk bermain.

j.Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS, agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah bias menarik keuntungan dan merosotnya nilai tukar rupiah.

k.Terdapatnya keterkaitan erat dengan Yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS.

Jadi dapat disimpulkan penyebab terjadinya krisis moneter adalah:

1. stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

2. banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

3. sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula Krisis Moneter tentunya mempunyai dampak negatif maupun positif bagi negara-negara yang mengalami nya.

DAMPAK KRISIS TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

            Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia khususnya Asia Tenggara. Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi krisis global tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut. Dampak negatif lainnya adalah kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun, perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo, angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya, kesulitan menutup APBN, biaya sekolah di luar negeri melonjak, laju inflasi yang tinggi, angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin tinggi.

            Selain memberi dampak negatif, krisis ekonomi juga membawa dampak positif. Secara umum impor barang, termasuk impor buah menurun tajam, perjalanan ke luar negeri dan pengiriman anak sekolah ke luar negeri,kebalikannya arus masuk turis asing akan lebih besar, meningkatkan ekspor khususnya di bidang pertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat, dan adanya perbaikan dalam neraca berjalan. Krisis ekonomi juga menciptakan suatu peluang besar bagi Unit Kecil Menengah (UKM) dan Industri Skala Kecil (ISK), yakni pertumbuhan jumlah unit usaha,jumlah pekerja atau pengusaha, munculnya tawaran dari IMB untuk melakukan mitra usaha dengan ISK, peningkatan ekspor, dan peningkatan pendapatan untuk kelompok menengah ke bawah.Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya.

Dapat disimpulkan dampak positif dan negative krisis moneter adalah sebagai berikut:

Berikut dampak-dampak negatif Krisis Moneter bagi negara Indonesia : 

 1.     Semakin melemahnya kurs rupiah terhadap kurs dollar Amerika tanggal 1 Agustus 1997.

2.     Pemerintah melikuidasi enam belas bank yang bermasalah.

3.     Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang di bentuk pemerintah untuk mengawasi puluhan bank bermasalah dengan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI), menyebabkan manipulasi besar-besaran karena harga LKBI yang murah. Usaha yang diberikan pemerintah ini tidak memberikan hasil karena pinjaman bank bermasalah tersebut semakin membesar. Oleh karena itu, pemerintah harus menanggung utang yang sangat besar.

4.    Kepercayaan Internasional terhadap Indonesia menurun.

5.     Perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang yang akan atau bahkan telah jatuh tempo.

6.    Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi ataupun menghentikan kegiatan sama sekali.

7.     Persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga naik tak terkendali dan biaya hidup semakin tinggi.

Berikut dampak-dampak positif nya :

1.     Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit

2.     Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

3.     Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERAN IMF DALAM MENGATASI KRISIS

            Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani sendiri masalah krisis ini. Namun setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk meningkatkan kembali nilai tukar rupiah, tanggal 8 Oktober1997 pemerintah resmi akan meminta bantuan kepada IMF. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial (Fischer 1998b). Kemudian antara Indonesia dan IMF membuat nota kesepakatan, terdiri atas 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural, yang ditandatangani bersama.

            Butir-butir dalam kebijakan fiskal meliputi, tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang, usaha-usaha untuk mengurangi pengeluaran, seperti menghilangkan subsidi BBM dan listrik serta membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan pemerintah dengan penangguhan PPN dan fasilitas pajak serta bea cukai, mengenakan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN dan memperbanyak objek pajak.

            Namun kesepakatan itu gagal, karena syarat-syarat dari IMF dirasa berat oleh Indonesia. Maka dari itu dilakukanlah negosiasi dan dihasilkan kesepakatan yang ditandatangani 15 Januari 1998. Pokok-pokok dari program IMF itu antara lain, kebijakan makro ekonomi yang terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta nilai tukar, kemudian restrukturisasi sektor keuangan yang terdiri dari program restrukturisasi bank dan memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan, dan yang terakhir adalah reformasi structural yang terdiri dari perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan swastanisasi, social safety net dan lingkungan hidup.

            Pelaksanaan kesepakatan kedua ini kembali menghadapi bebagai hambatan, kemudian diadakan negosiasi ulang yang menghasilkan Supplementary Memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Strategi yang akan dilaksanakan adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia, memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan, memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan swasta, dan yang terakhir adalah mengembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bangkit kembali.

Sedangkan ke tujuh appendix itu antara lain, kebijakan moneter dan suku bunga, pembangunan sektor perbankan, bantua anggaran pemerintah untuk golongan lemah, reformasi BUMN dan swastanisasi, reformasi structural, restrukturisasi utang swasta, dan hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis.

KESIMPULAN

          

            Indonesia mengalami krisis moneter bukan baru sekali ini saja. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia sudah sering mengalaminya. Krisis yang paling parah terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu, Indonesia berada dibawah pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), dimana kebijakan-kebijakan ekonominya telah menghasilkan kemajuan ekonomi yang pesat. Namun disamping itu, kondisi sektor perbankan memburuk dan semakin besarnya ketergantungan terhadap modal asing,termasuk pinjaman dan impor, yang membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.Keadaan ini kemudian diperburuk dengan adanya krisis nilai tukar bath Thailand yang menyebabkan nilai tukar dollar menguat. Penguatan nilai tukar dollar ini berimbas ke rupiah dan menyebabkan nilai tukar rupiah semakin anjlok.

            Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan krisis itu terjadi. Namun ada dua aspek penting yang menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia menjelang krisis, yakni saldo transaksi berjalan dalam keadaan defisit yang melemahkan posisi neraca pembayaran dan adanya utang luar negeri jangka pendek yang tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo.

            Terjadinya krisis ini menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia, di dalam segala aspek kehidupan. Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah ini lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan.

            Dalam menangani krisis ini, pemerintah tidak dapat menanganinya sendiri. Karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai menipis. Oleh karena itu, pemerintah meminta bantuan kepada IMF. IMF adalah bank sentral dunia yang fungsi utamanya adalah membantu memelihara stabilitas kurs devisa Negara-negara anggotanya dan tugasnya adalah sebagai tumpuan akhir bagi bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas.

4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998, Apakah akan Terulang pada Krisis Ekonomi Sekarang ?

Posted on Februari 10, 2009 by Putra

Economic CrisisBerbagai kajian yang menelaah krisis keuangan Asia telah banyak dilakukan, dari berbagai sudut pandang pula. Secara umum terlihat suatu pola dan karakteristik yang berlaku sama di seluruh negara yang dilanda krisis. Namun, dalam hal kedalamannya dan jangka waktunya, Indonesia dapat dikatakan sangat unik. Sulit mencari pembandingnya, barangkali negara yang paling layak untuk dibandingkan waktu itu adalah Rusia, dan sekarang mungkin Argentina. Oleh karena itu, dalam uraian berikut kita akan mengkaji secara singkat mengapa krisis di Indonesia begitu parah, dan mengapa pemulihannya begitu lambat.

Sebagai introspeksi, harus kita akui bahwa krisis di Indonesia benar-benar tidak terduga datangnya, sama sekali tidak terprediksi sebelumnya. Seperti dikatakan oleh Furman dan Stiglitz (1998), bahwa di antara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai percontoh (sample) penelitiannya, Indonesia adalah negara yang paling tidak diperkirakan akan terkena krisis bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya dalam percontoh, tersebut. Ketika Thailand mulai menunjukkan gejala krisis, orang umumnya percaya bahwa Indonesia tidak akan bernasib sama. Fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat untuk menahan kejut eksternal (external shock) akibat kejatuhan ekonomi Thailand.

Berikut ini 4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :

1.   Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.

Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi

nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.

Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).

2. Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan

pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

3. Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi

Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

4.  Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik

telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.

Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).

SEMOGA KEDEPANNYA  INDONESIA TIDAK MENGALAMI KRISIS EKONOMI LAGI.

1. ABSTRAK

Krisis ekonomi dan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memimpin lebih dinamis dan fluktuatif harga bahan makanan dan input pertanian sejak pertengahan tahun 1997. Selama periode puncak harga krisis pangan di pasar ritel meningkat pada tingkat yang lebih tinggi, tentang 3-25 kali lipat pertumbuhan harga sebelum krisis, khususnya untuk bahan pangan harga rendah. Ini berarti bahwa krisis cenderung menimbulkan dampak yang lebih tinggi pada konsumsi makanan berpenghasilan rendah rumah tangga. Untuk mengatasi krisis kebijakan perdagangan berbagai makanan dan input pertanian

dikeluarkan oleh pemerintah sehingga laju pertumbuhan harga pakan menjadi lebih rendah, dengan kata lain,menguntungkan bagi konsumen makanan. Namun kebijakan tersebut tidak menguntungkan untuk pendapatan petani meningkat karena karena kebijakan perdagangan input rasio harga makanan untuk harga input menurun dengan tingkat meningkat. Situasi ini lebih sulit untuk pertanian masa depan

pembangunan, yang lebih fokus pada mengakibatkan kenaikan pendapatan bukannya meningkatkan produksi, karena selain harga yang tidak menguntungkan krisis juga menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terlibat di sektor pertanian sekitar 3,56 juta orang atau 9,9 persen. Dalam rangka mendukung pertanian pengembangan, sesuai, reorientasi dan reorganisasi kebijakan perdagangan pangan untuk padikhususnya diperlukan.

3. Latar Belakang

Krisis ekonomi atau yang sering disebut dengan nama krisis moneter merupakan suatu peristiwa atau kondisi menurunya ekonomi suatu Negara. Semua Negara praktis pernah mengalami yang namanya krisis dalam perekonomian negaranya. Karena krisis merupakan kejadian yang simultan dan memiliki effek yang akan menyebar keberbagai Negara. Banyak yang menyebutkan bahwa Krisis moneter merupakan hasil dari ekonomi kapitalis yang sepenuhnya bergantung pada sistem pasar yang ada. Akibatnya pasar tidak terkendali dan mengakibatkan terjadinya krisis. Krisis ekonomi dunia pernah terjadi pada tahun 1930 silam atau yang lebih dikenal dengan The Great Depression yang saat itu ekonomi masih dikuasai kapitalis dimana semua kegiatan perekonomian diserahkan langsung kepada mekanisme pasar. Kemudian setelah kejadian tahun 1930 tersebut ekonomi berusaha diperbaiki dengan tidak sepenuhnya memakai sistem kapitalis murni dalam perekonomian suatu Negara.

Untuk indonesia sendiri krisis ekonomi atau krisis moneter bukanlah hal baru karena indonesia terhitung telah mengalami 2 kali krisis yang melanda perekonomiannya. YAng pertama adalah krisis moneter tahun 1998 yang melanda nagara-negara Asia Tenggara membuat ekonomi indonesia benar-benar kolaps hingga membuat pertumbuhan ekonomi indonesia saat itu menjadi minus(-), kurs rupiah melemah terhadap mata uang asing, adanya rush terhadap perbankan tanah air. Hal ini tentu akan merembet kesektor lainnya seperti berkurangnya investasi, dan banyak industri-industri yang bangkrut sehingga menimbulkan angka pengangguran yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan angka inflasi yang mencapai Hiperinflasi. Kejadian ini membuat ekonomi indonesia hancur yang pada awalnya indonesia merupakan Negara yang ekonominya paling tangguh di asia tenggara menjadi tidak berkutik akibat krisis tahun 1998. Industri indonesia yang sudah mulai memasuki tahap lepas landas harus kembali mengulang dari awal

4. Alasan pengambilan jurnal

Suatu pertanyaan besar yang ada dalam benak kita semua tentang kondisi perekonomian indonesia yang selalu mengalami krisis. Dalam satu dekade ini saja perekonomian indonesia telah diguncang krisis sebanyak 2 kali, yaitu krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis keauangan global yang terjadi pada tahun 2008. Yang menjadi pertanyaan saat ini masih cukup kuatkan perekonomian kita untuk menghadapi pola perekonomian dunia saat ini?. Mengapa demikian, karena saat ini perekonomian indonesia masih sangat tergantung dengan ekonomi global khususnya negara-negara maju. Hal ini bisa dibuktikan dengan bila perekonomian dunia mengalami keamjuan akan dikuti pula dengan kemajuan ekonomi indonesia, namun bila suatu ekonomi dunia mengalami krisis maka indonesia adalah salah satu negara yang paling parah mengalaminya. Seperti krisis yang selama ini terjadi semua penyebabnya berasal dari luar dan tidak ada yang berasal dari dalam perekonomian indonesia sendiri. Untuk itu perlu bagi kami kelompok 3 untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena krisis moneter di indonesia pada tahun 1998 dan tahun 2008. Baik itu dari sisi penyebab terjadinya krisis, perbedaan krisis 1998 dan 2008,

maupun solusi mengatasinya dalam jangak pendek dan jangka menengah serta jangka panjang.ini perekonomian indonesia masih sangat tergantung dengan ekonomi global khususnya negara-negara maju. Hal ini bisa dibuktikan dengan bila perekonomian dunia mengalami keamjuan akan dikuti pula dengan kemajuan ekonomi indonesia, namun bila suatu ekonomi dunia mengalami krisis maka indonesia adalah salah satu negara yang paling parah mengalaminya. Seperti krisis yang selama ini terjadi semua penyebabnya berasal dari luar dan tidak ada yang berasal dari dalam perekonomian indonesia sendiri.

Untuk itu perlu bagi kami kelompok 3 untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena krisis moneter di indonesia pada tahun 1998 dan tahun 2008. Baik itu dari sisi penyebab terjadinya krisis, perbedaan krisis 1998 dan 2008, maupun solusi mengatasinya dalam jangak pendek dan jangka menengah serta jangka panjang.

5. . Perumusan masalah

Krisis moneter merupakan bencana terhadap perekonomian suatu negara. Karena akibat krisis tersebut membuat ekonomi suatu negara mengalami penurunan atau depresiasi. Bila tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam jangka panjang akan membuat ekonomi negara tidak tumbuh. Sehimgga diperlukan kebijakkan-kebijakkan untu mengatasi krisis moneter tersebut.

6. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengevaluasi secara kuantitatif dampak krisis dan kebijakan

penanggulangannya terhadap pendapatan petani maka diperlukan analisis yang cukup

kompleks. Hal ini karena dengan berubahnya struktur harga output dan faktor produksi

pertanian, baik akibat krisis maupun akibat kebijakan penanggulangan krisis yang dilakukan

pemerintah, maka petani akan mengorganisir kembali pemanfaatan seluruh sumberdaya yang

dimiliki. Kajian berikut ini tidak diarahkan untuk mengevaluasi dampak tersebut secara

kuantitatif, tetapi hanya ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana krisis ekonomi dan

kebijakan yang dilakukan pemerintah memberi peluang bagi peningkatan pendapatan petani.

Secara teoritis, peluang pendapatan petani tersebut ditentukan oleh tingkat teknologi yang

diterapkan petani dan tingkat harga output dan input pertanian.

Karena krisis ekonomi relative kecil pengaruhnya terhadap teknik usahatani, maka peluang pendapatan petani tersebutsangat ditentukan oleh situasi harga input dan output pertanian baik pada masa sebelum krisis,pada masa krisis maupun pada periode pasca kebijakan atau setelah dilakukannya kebijakan penanggulangan krisis.

7. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jatuhnya nilai rupiah merupakan pemicu awal bagi krisis ekonomi karena hal itu

memberikan dampak yang sangat luas terhadap perekonomian nasional. Depresiasi rupiah

tersebut dimulai sejak pertengahan tahun 1997 akibat diterapkannya kebijakan penghapusan

band intervensi rupiah pada bulan Juni 1997. Diikuti dengan gejolak politik yang menghangat menjelang Pemilu 1997, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin menurun.Konsekuensinya adalah nilai rupiah mengalami depresiasi yang sangat tajam pada Januari 1998 yaitu sebesar 265 persen dibandingkan nilai rupiah pada bulan sebelumnya. Pada bulanbulan berikutnya nilai tukar dolar US terhadap rupiah semakin bergejolak dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 1998 dimana nilai tukar dolar US sekitar 15 ribu rupiah per dolar atau sekitar 7 kali lipat harga dolar pada periode sebelum krisis

JURNAL 1

• Krisis Moneter dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini

lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang

swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor

rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang

mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya1 . Krisis yang berkepanjangan

ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang

mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang

swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS

ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia

tidak akan mengalami krisis. Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi

mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis

akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan

gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab

lainnya yang datangnya saling bersusulan. Analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting,

karena penyembuhannya tentunya tergantung dari ketepatan diagnosa.

Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri,

ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis

finansial (Nasution: 28). Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersamasama

membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11). Yang

pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli

1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini,

dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir

utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun. Sebab yang kedua adalah kelemahan

Dalam teori, overshooting nilai tukar biasanya bersifat sementara untuk kemudian mencari keseimbangan jangka panjang baru. Tetapi selama krisis ini berlangsung, nilai overshooting adalah sangat besar dan sudah berlangsung sejak akhir tahun 1997.pada sistim perbankan. Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah ketidak pastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.

Sementara menurut penilaian penulis, penyebab utama dari terjadinya krisis yang

berkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat

tajam, meskipun ini bukan faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang berbeda

menurut sisi pandang masing-masing pengamat.

Berikut ini diberikan rangkuman dari berbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya:

1) Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai,

memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas

berapapun jumlahnya. Kondisi di atas dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezim

devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesarbesarnya

untuk orang bermain di pasar valas. Masyarakat bebas membuka rekening

valas di dalam negeri atau di luar negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri,

sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.

2) Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8%

(1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya,

menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan

pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari

kenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama

makin kalah bersaing dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga

proteksi industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan

produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yang

kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspor

menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued ini

sangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulan, karena tidak mencerminkan

nilai tukar yang nyata.

3) Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan

menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia

cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya (bandingkan

juga , ditambah sistim perbankan nasional yang lemah. Akumulasi

utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang

sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa

tahun terakhir malah sedikit berkurang (oustanding official debt). Ada tiga pihak yang

Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran 5

bersalah di sini, pemerintah, kreditur dan debitur. Kesalahan pemerintah adalah, karena

telah memberi signal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah

terus-menerus overvalued dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam

rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah.

Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian

dana ke luar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah.

Jadi di sini pemerintah dihadapi dengan buah simalakama.

JURNAL 2

• Program Reformasi Ekonomi IMF

Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena

pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi

pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang,

yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan

ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. (Fischer 1998b). Sementara itu pemerintah

Indonesia telah enam kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF, Second

Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni,

kemudian 29 Juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret 1999.

Program bantuan IMF pertama ditanda-tangani pada tanggal 31 Oktober 1997.

Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang:

1. Penyehatan sektor keuangan;

2. Kebijakan fiskal;

3. Kebijakan moneter;

4. Penyesuaian struktural.

Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan stand-by credit sekitar US$

11,3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah US$ 3,04 milyar dicairkan

segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya

telah dijalankan sesuai persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai

kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia

sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar US$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. (IMF,

1997: 1). Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negaranegara

sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih

kurang US$ 37 milyar (menurut Hartcher dan Ryan). Namun bantuan dari pihak lain ini

dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program

yang diprasyaratkan IMF.

Sebagai perbandingan, Korea mendapat bantuan dana total sebesar US$ 57 milyar

untuk jangka waktu tiga tahun, di antaranya sebesar US$ 21 milyar berasal dari IMF. Thailand

hanya memperoleh dana bantuan total sebesar US$ 17,2 milyar, di antaranya US$ 4 milyar

dari IMF dan masing-masing US$ 0,5 milyar berasal dari Indonesia dan Korea.

Karena dalam beberapa hal program-program yang diprasyaratkan IMF oleh pihak

Indonesia dirasakan berat dan tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi

kedua yang menghasilkan persetujuan mengenai reformasi ekonomi (letter of intent) yang

ditanda-tangani pada tanggal 15 Januari 1998, yang mengandung 50 butir.

SaransaranIMF diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan

kurs nilai tukar rupiah bisa menjadi stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998). Pokokpokok

dari program IMF adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan makro-ekonomi

- Kebijakan fiskal

- Kebijakan moneter dan nilai tukar

B. Restrukturisasi sektor keuangan

- Program restrukturisasi bank

- Memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan

C. Reformasi struktural

- Perdagangan luar negeri dan investasi

- Deregulasi dan swastanisasi

- Social safety net

- Lingkungan hidup.

Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini kembali menghadapi berbagai hambatan,

maka diadakanlah negosiasi ulang yang menghasilkan supplementary memorandum pada

tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Cakupan

memorandum ini lebih luas dari kedua persetujuan sebelumnya, dan aspek baru yang masuk

adalah penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan

masing-masing program dirangkum dalam matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi

yang akan dilaksanakan adalah:

1. menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia;

2. memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan;

3. memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien

dan berdaya saing;

JURNAL 3

• Dampak dari Krisis

Dewasa ini semua permasalahan dalam krisis ekonomi berputar-putar sekitar kurs

nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan

pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turun

ditambah PHK, padahal harga dari banyak barang naik cukup tinggi, kecuali sebagian

sektor pertanian dan ekspor. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara

umum sudah kita ketahui: kesulitan menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar

negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan

tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang

yang tinggi, toko sepi, PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal

menjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak. Dampak lain adalah laju inflasi yang

tinggi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan karena imported inflation4 ,

tetapi lebih tepat jika dikatakan foreign exchange induced inflation. Masalah ini hanya bisa

dipecahkan secara mendasar bila nilai tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yang

wajar atau nyata (riil). Dengan demikian roda perekonomian bisa berputar kembali dan

harga-harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun

tidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya krisis moneter.

Pada sisi lain merosotnya nilai tukar rupiah secara tajam juga membawa hikmah.

Secara umum impor barang menurun tajam termasuk impor buah, perjalanan ke luar negeri

dan pengiriman anak sekolah ke luar negeri, kebalikannya arus masuk turis asing akan

lebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendah

meningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis

pertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukar

rupiah, pengusaha domestik kapok meminjam dana dari luar negeri. Hasilnya adalah

perbaikan dalam neraca berjalan. Petani yang berbasis ekspor penghasilannya dalam rupiah

mendadak melonjak drastis, sementara bagi konsumen dalam negeri harga beras, gula, kopi

dan sebagainya ikut naik. Sayangnya ekspor yang secara teoretis seharusnya naik, tidak

terjadi, bahkan cenderung sedikit menurun pada sektor barang hasil industri. Meskipun

penerimaan rupiah petani komoditi ekspor meningkat tajam, tetapi penerimaan ekspor dalam

valas umumnya tidak berubah, karena pembeli di luar negeri juga menekan harganya karena

tahu petani dapat untung besar, dan negara-negara produsen lain juga mengalami depresiasi

4 Suatu inflasi dikatakan terjadi karena imported inflation bila harga barang-barang di negara pengekspornya naik,

dan ini tidak terjadi.

dalam nilai tukar mata uangnya dan bisa menurunkan harga jual dalam nominasi valas.

Hal yang serupa juga terjadi untuk ekspor barang manufaktur, hanya di sini ada kesulitan

lain untuk meningkatkan ekspor, karena ada masalah dengan pembukaan L/C dan keadaan

sosial-politik yang belum menentu sehingga pembeli di luar negeri mengalihkan pesanan

barangnya ke negara lain.

Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 ini

jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan

program-program untuk menunjang mereka yang dikenal sebagai social safety net.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah

yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang

karena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat

inflasi yang tinggi, sehingga bila nilai tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanya

maka biaya besar yang dibutuhkan untuk social safety net ini bisa dikurangi secara drastis.

Namun secara keseluruhan dampak negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih

lebih besar dari dampak positifnya.

8. Saran-Saran

Krisis moneter telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk menentukan

kebijakan di masa depan, maka upaya yang paling utama dan mendesak bagi Indonesia dewasa ini adalah program penyelamatan yang bisa mengembalikan kepercayaan

masyarakat serta menstabilkan kurs rupiah pada nilai tukar yang nyata (bandingkan juga

Stiglitz). Para ekonom dari CSIS berpendapat bahwa langkah yang harus diambil untuk

mengatasi kemelut ini adalah dengan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

dalam tingkat yang wajar, restrukturisasi perbankan, dan penyelesaian masalah utang

swasta dengan penjadwalan ulang

Penulis menginterpretasikan nilai tukar nyata sebagai nilai tukar berdasarkan

purchasing power parity yang bisa menjaga keseimbangan dalam neraca berjalan dan yang

bisa menjamin ekonomi nasional beroperasi. Dengan sistim ini, harga barang-barang

produksi dalam negeri dengan kandungan lokal tinggi bisa meningkat daya saingnya

sehingga bisa berkembang dan orang tidak mengandalkan bahan impor karena menjadi

mahal, industrialisasi substitusi impor berlanjut, harga mobil terjangkau oleh masyarakat,

impor secara otomatis akan berkurang (misalnya buah, jalan-jalan ke luar negeri, berobat di

luar negeri, kirim anak sekolah di luar negeri, pola makan makanan yang bahannya gandum),

dan meningkatkan ekspor. Kegiatan jasa hotel, perjalanan, perdagangan dan angkutan juga

bisa hidup kembali.

Setelah mendapat pengalaman dari krisis ini, dana asing akan sangat hati-hati masuk

Sumber  :

http://almareza-almareza.blogspot.com/2010/10/krisis-ekonomi-1997-1998-indonesia.html

https://putracenter.wordpress.com/2009/02/10/4-penyebab-krisis-ekonomi-indonesia-tahun-1997-1998-apakah-akan-terulang-pada-krisis-ekonomi-sekarang/

http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html